• Box Redaksi
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy
Metro Sulsel
  • Home
  • Berita Lokal
  • Kriminal
  • Politik
  • Nasional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Sorotan
  • Kebudayaan
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Lokal
  • Kriminal
  • Politik
  • Nasional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Sorotan
  • Kebudayaan
No Result
View All Result
Metro Sulsel
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Lokal
  • Kriminal
  • Politik
  • Nasional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Sorotan
  • Kebudayaan
Home Sorotan

BAU KORUPSI PAD MAROS MENYENGAT: DATA PERUSAHAAN DIDUGA DIMAINKAN, KEUANGAN DAERAH TERKURAS

jum007 by jum007
25 Desember 2025
in Sorotan
BAU KORUPSI PAD MAROS MENYENGAT: DATA PERUSAHAAN DIDUGA DIMAINKAN, KEUANGAN DAERAH TERKURAS

MAROS — Dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros kian menguat. Lemahnya validasi data perusahaan serta minimnya pengawasan administrasi usaha disinyalir membuka ruang permainan data secara sistematis yang berdampak langsung pada terkurasnya keuangan daerah.

Sorotan keras disampaikan Wakil Ketua Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia (HPPMI) Maros, Ilham Tammam, yang menilai persoalan PAD tidak lagi dapat dipahami sebagai kekeliruan teknis birokrasi semata. Menurutnya, pola yang terjadi telah mengarah pada indikasi tindak pidana korupsi.

“Ketika ratusan perusahaan beroperasi dengan ribuan tenaga kerja, tetapi kontribusi PAD tidak sebanding, maka logikanya sederhana: ada data yang dimanipulasi atau sengaja dibiarkan tidak akurat,” ujar Ilham, Rabu (25/12).

Data Usaha Besar, Kontribusi PAD Tak Seimbang

Berdasarkan data resmi perusahaan di Kecamatan Marusu, tercatat ratusan unit usaha lintas sektor—mulai dari industri, perdagangan, jasa, logistik, hingga kawasan business park—dengan jumlah tenaga kerja mencapai ribuan orang. Namun realitas fiskal menunjukkan PAD Kabupaten Maros masih tergolong rapuh.

Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya belanja publik, rendahnya kesejahteraan aparatur, serta sempitnya ruang fiskal untuk pembangunan daerah.

Baca Juga:  Pertarungan Senyap Para Jenderal Geng Solo vs Kertanegara

Situasi ini memunculkan dugaan adanya sejumlah praktik bermasalah, antara lain: Pengaburan data jumlah tenaga kerja, Manipulasi klasifikasi sektor usaha, Pelaporan administrasi yang tidak sesuai dengan aktivitas riil perusahaan.

Praktik tersebut diduga berimplikasi langsung pada penghindaran kewajiban pajak dan retribusi daerah. Mengarah Unsur Tindak Pidana Korupsi

Ilham menegaskan, dugaan penyimpangan administrasi yang berlangsung berulang dan dalam jangka panjang tidak dapat dilepaskan dari kemungkinan penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur yang memiliki otoritas pengawasan.

“Jika data keliru terus dijadikan dasar penetapan PAD, lalu tidak ada koreksi atau penindakan, maka itu bukan lagi kelalaian administratif, melainkan penyalahgunaan wewenang,” tegasnya.

Ia menjelaskan, praktik tersebut berpotensi memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pasal 2 ayat (1) menyebutkan: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana karena tindak pidana korupsi.”

Baca Juga:  DPR DALAM PUSARAN KERICUHAN DEMOSTRAN

Pasal 3 menyatakan: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana karena tindak pidana korupsi.”

Menurut Ilham, apabila manipulasi data perusahaan atau pembiaran administratif tersebut terbukti menimbulkan kerugian keuangan daerah, maka unsur pidananya menjadi sangat jelas.

Dampak Langsung ke Masyarakat

HPPMI Maros menegaskan bahwa kebocoran PAD bukan persoalan administratif belaka. Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari rendahnya upah PPPK paruh waktu, terbatasnya layanan publik, hingga terhambatnya pembangunan daerah.

“Uang daerah bocor, rakyat yang menanggung akibatnya. Korupsi PAD pada hakikatnya adalah korupsi terhadap hak publik,” ujar Ilham.

Desakan Penegakan Hukum

Atas kondisi tersebut, HPPMI Maros mendesak: Aparat penegak hukum untuk membuka penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi PAD, Audit investigatif menyeluruh terhadap data perusahaan dan kewajiban fiskalnya dan Pemeriksaan pejabat teknis yang memiliki kewenangan dalam pendataan dan pengawasan usaha.

Baca Juga:  TAMBANG ILEGAL ANCAM MASA DEPAN MAROS

Ilham mengingatkan, tanpa langkah tegas dan transparan, Kabupaten Maros berpotensi kehilangan miliaran rupiah PAD setiap tahun tanpa akuntabilitas yang jelas.

“Ini bukan sekadar kritik kebijakan. Ini alarm pidana. Aparat penegak hukum harus turun tangan,” tegasnya.

Ilustrasi Dampak Fiskal

Untuk menggambarkan besarnya potensi kebocoran, Ilham menyampaikan ilustrasi sederhana kontribusi PAD berdasarkan skala usaha:

Satu perusahaan besar berpotensi menyumbang pajak dan retribusi daerah sekitar Rp500 juta hingga Rp2 miliar per tahun,

Satu perusahaan kecil rata-rata hanya menyumbang sekitar Rp5 juta hingga Rp25 juta per tahun.

Artinya, satu perusahaan besar setara dengan kontribusi 20 hingga 100 perusahaan kecil terhadap PAD daerah.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Maros dan instansi terkait belum memberikan tanggapan resmi atas dugaan tersebut.

JUM

Share394Tweet246SendShareSend

Related Posts

11 JENDERAL DISEBUT DALAM SKANDAL SADAP PRESIDEN, EMPAT TELAH JADI TERSANGKA
Sorotan

11 JENDERAL DISEBUT DALAM SKANDAL SADAP PRESIDEN, EMPAT TELAH JADI TERSANGKA

8 November 2026
DUA LOKET PEMETAAN BPN MAROS DIBUKA, KAPASITAS LAYANAN MENINGKAT JADI 40 BERKAS PER HARI
Sorotan

DUA LOKET PEMETAAN BPN MAROS DIBUKA, KAPASITAS LAYANAN MENINGKAT JADI 40 BERKAS PER HARI

7 November 2026
DISOROT SOAL K3, PEKERJA GEDUNG PU MAROS KINI TAMPAK KENAKAN APD
Sorotan

PEKERJA PROYEK GEDUNG PU MAROS MULAI TERLIHAT GUNAKAN APD K3, PENGAWASAN DIPERKETAT

2 November 2026
DISOROT SOAL K3, PEKERJA GEDUNG PU MAROS KINI TAMPAK KENAKAN APD
Sorotan

DISOROT SOAL K3, PEKERJA GEDUNG PU MAROS KINI TAMPAK KENAKAN APD

2 November 2026
GRD-FPD KAWAL KASUS BIBIT NANAS, PRA PERADILAN KEDUA BAHTIAR BAHARUDDIN DISIDANGKAN JUMAT
Sorotan

GRD-FPD KAWAL KASUS BIBIT NANAS, PRA PERADILAN KEDUA BAHTIAR BAHARUDDIN DISIDANGKAN JUMAT

29 Oktober 2026
Antrean Pemetaan BPN Maros Dikeluhkan, Pemohon Klaim Harus Menunggu Sepekan
Sorotan

Antrean Pemetaan BPN Maros Dikeluhkan, Pemohon Klaim Harus Menunggu Sepekan

28 Oktober 2026
Load More
  • Trending
  • Comments
  • Latest
WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

6 Oktober 2025
MANTAN KETUA DAN BENDAHARA KONI MAROS DITAHAN, KASUS DANA HIBAH 2016 DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP500 JUTA

MANTAN KETUA DAN BENDAHARA KONI MAROS DITAHAN, KASUS DANA HIBAH 2016 DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP500 JUTA

24 Februari 2026
LAYANGAN PUTUS TELAN KORBAN LAGI, PENERTIBAN JALAN BARU DIPERTANYAKAN

LAYANGAN PUTUS TELAN KORBAN LAGI, PENERTIBAN JALAN BARU DIPERTANYAKAN

24 September 2025
SKANDAL BUSUK DI MAROS: NAMA “H” MENCULAT, SKKPR & SITE PLAN DIDUGA JADI LADANG PUNGLI

SKANDAL BUSUK DI MAROS: NAMA “H” MENCULAT, SKKPR & SITE PLAN DIDUGA JADI LADANG PUNGLI

24 Maret 2026
Audit Macet, Penegakan Hukum Terjebak di Kominfo Maros

Audit Macet, Penegakan Hukum Terjebak di Kominfo Maros

1
Program Makan Bergizi di Indonesia: Capaian, Tantangan, dan Harapan ke Depan

Program Makan Bergizi di Indonesia: Capaian, Tantangan, dan Harapan ke Depan

0
Bocor Usulan Mutasi Pejabat Pemkot Makassar, Nama-Nama Sudah Beredar di Grup WhatsApp

Bocor Usulan Mutasi Pejabat Pemkot Makassar, Nama-Nama Sudah Beredar di Grup WhatsApp

0
Pemerintah Cabut Izin Tambang di Raja Ampat: Langkah Penting Lindungi Ekosistem Dunia

Pemerintah Cabut Izin Tambang di Raja Ampat: Langkah Penting Lindungi Ekosistem Dunia

0
HMI MAROS DESAK PLN TRANSPARAN SOAL PEMADAMAN, ISWANTO: KAMI TERBUKA BERDIALOG

HMI MAROS DESAK PLN TRANSPARAN SOAL PEMADAMAN, ISWANTO: KAMI TERBUKA BERDIALOG

21 November 2026
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

GEJOLAK CORAWALIE : KUASA HUKUM TANTANG YPHLH, HAMZAH DESAK BUKA DOKUMEN IZIN PATENE 88

21 November 2026
12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

19 November 2026
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

18 November 2026

Popular Stories

  • WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

    WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

    9160 shares
    Share 3664 Tweet 2290
  • MANTAN KETUA DAN BENDAHARA KONI MAROS DITAHAN, KASUS DANA HIBAH 2016 DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP500 JUTA

    2247 shares
    Share 899 Tweet 562
  • LAYANGAN PUTUS TELAN KORBAN LAGI, PENERTIBAN JALAN BARU DIPERTANYAKAN

    2086 shares
    Share 834 Tweet 522
  • SKANDAL BUSUK DI MAROS: NAMA “H” MENCULAT, SKKPR & SITE PLAN DIDUGA JADI LADANG PUNGLI

    2041 shares
    Share 816 Tweet 510
  • Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pembakaran Perlengkapan Ibadah di Masjid Maros

    1696 shares
    Share 678 Tweet 424
HMI MAROS DESAK PLN TRANSPARAN SOAL PEMADAMAN, ISWANTO: KAMI TERBUKA BERDIALOG
Breaking News

HMI MAROS DESAK PLN TRANSPARAN SOAL PEMADAMAN, ISWANTO: KAMI TERBUKA BERDIALOG

by jum007
21 November 2026
0

MAROS -- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Butta Salewangang Maros mendorong PT PLN (Persero) lebih transparan terkait gangguan pasokan dan...

Read more
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

GEJOLAK CORAWALIE : KUASA HUKUM TANTANG YPHLH, HAMZAH DESAK BUKA DOKUMEN IZIN PATENE 88

21 November 2026
12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

19 November 2026
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

18 November 2026
KETUA MPR TERIMA SURAT PENGUNDURAN DIRI GIBRAN, PROSES PENGGANTIAN DIMULAI

KETUA MPR TERIMA SURAT PENGUNDURAN DIRI GIBRAN, PROSES PENGGANTIAN DIMULAI

12 November 2026
No Result
View All Result
  • Box Redaksi
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy

© 2025 metrosulsel.com Metrosulsel.com, referensi berita terpercaya dengan informasi aktual, tajam, dan mendalam untuk pembaca di Sulawesi Selatan dan Indonesia.