MAROS — Di saat Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin, 15 Desember 2025, dan menegaskan komitmen penuh pemerintah terhadap keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), fakta lapangan di Kabupaten Maros justru menunjukkan gambaran yang berlawanan.
Dalam sidang tersebut, Prabowo memanggil seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memaparkan bahwa kehadiran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diklaim mampu menekan harga bahan pangan, salah satunya melalui menu sederhana seperti lele, nasi goreng, dan telur ceplok.
Namun, hasil investigasi Metrosulsel.com di Maros mengungkap indikasi kuat bahwa MBG tidak berjalan sebagaimana narasi yang disampaikan di tingkat pusat.
KLAIM TEKAN HARGA, REALITAS PASAR DIKUNCI
Alih-alih membuka akses pasar luas bagi peternak rakyat, MBG di Maros justru diduga dikunci oleh perusahaan besar ayam broiler dan petelur berbasis kemitraan korporasi. Hampir seluruh pasokan daging ayam dan telur berasal dari perusahaan industri yang menguasai rantai produksi dari hulu ke hilir.
Skema ini membuat peternak kecil—termasuk peternak bebek dan ayam mandiri—tidak punya ruang masuk, bertolak belakang dengan klaim bahwa MBG memberi efek penurunan harga dan pemerataan ekonomi.
Padahal, jika benar SPPG difungsikan untuk menekan harga, seharusnya bahan pangan lokal non-korporasi seperti bebek, lele, dan hasil ternak rakyat menjadi prioritas utama.
20 RIBU AYAM PER HARI, DI MANA LOGIKA EFISIENSI?
Investigasi Metrosulsel.com menemukan salah satu perusahaan pengolahan ayam besar di Maros memasok paling sedikit 20 ribu ekor ayam per hari khusus untuk MBG.
Skala pasokan ini justru memperkuat dugaan bahwa MBG telah berubah menjadi pasar pasti industri unggas, bukan mekanisme distribusi pangan murah berbasis lokal.
Jika benar tujuan MBG adalah menekan harga, publik mempertanyakan:
mengapa pasokan justru dipusatkan pada satu jenis komoditas dan satu model industri?
LELE DI ISTANA, BEBEK DIKUBUR DI DAERAH
Pernyataan Kepala BGN yang menyebut menu lele sebagai contoh keberhasilan MBG menekan harga, tidak ditemukan implementasinya secara konsisten di Maros. Lebih ironis lagi, menu berbahan baku bebek lokal sama sekali tidak pernah disajikan.
“Tidak pernah ada menu bebek di dapur MBG. Padahal peternaknya banyak,” ujar Suaib, peternak bebek di Maros.
Menu khas Sulsel seperti nasu palekko, nasu likku, bebek bakar, hingga konro bebek—yang jelas bergizi dan berbasis lokal—lenyap dari piring siswa. Yang hadir justru menu dengan bahan baku industri skala besar.
BERAS PUN TAK LOKAL
Klaim penurunan harga juga dipertanyakan pada komoditas beras. Investigasi menemukan indikasi penguasaan pasokan beras oleh jaringan tengkulak berizin NIB, yang membuat dapur MBG wajib belanja ke pihak tertentu, menutup akses petani lokal.
Jika kondisi ini dibiarkan, MBG bukan hanya gagal menekan harga, tetapi justru memperkuat mata rantai perantara dan korporasi.
PRESIDEN PERLU TAHU: ADA JARAK ANTARA ISTANA DAN DAPUR MBG
Temuan ini menunjukkan adanya jurang serius antara kebijakan di tingkat pusat dan pelaksanaan di daerah. Apa yang dipaparkan di Istana tentang efisiensi, penurunan harga, dan keberpihakan pada rakyat tidak sepenuhnya tercermin di lapangan.
MBG di Maros saat ini lebih tampak sebagai skema pengamanan pasar industri pangan, bukan program pemerataan ekonomi rakyat.
Pertanyaannya kini mengarah ke pusat kekuasaan: Apakah Presiden Prabowo mengetahui bahwa MBG di daerah justru diduga dikuasai korporasi?
Dan jika mengetahui, akankah negara turun tangan meluruskan arah program ini.
JUM
