JAKARTA, — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Daniel Rumsowek, menyatakan dukungan penuh terhadap program prioritas Menteri Hak Asasi Manusia, yakni Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (REDAM).
Dukungan itu disampaikan Daniel usai peluncuran nasional Kampung REDAM yang ditandai dengan pemukulan Genta Perdamaian oleh Menteri HAM, Natalius Pigai, di Jakarta, Jumat (14/11).
Daniel menegaskan bahwa Kampung REDAM merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat rekonsiliasi, mencegah konflik sosial, serta membangun budaya damai berbasis masyarakat.
“Kami di wilayah akan melaksanakan program ini. Program REDAM juga beririsan dengan Desa Sadar HAM yang sudah berjalan,” ujarnya.
Sulsel Siap Jalankan Tahap Awal: Pemetaan Daerah Rawan
Daniel menjelaskan bahwa Sulsel sebelumnya telah menjadi pilot project Desa Sadar HAM di Kabupaten Bantaeng dan Bulukumba. Dua daerah tersebut menjadi model awal penguatan nilai-nilai HAM di tingkat lokal.
Untuk implementasi Kampung REDAM, Daniel menyebut tahap pertama adalah melakukan pemetaan wilayah rawan konflik.
“Daerah-daerah yang punya potensi konflik akan kami petakan lebih dulu. Kami akan membangun kolaborasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait,” tegasnya.
Manggarai Jadi Kampung REDAM Perdana
Kegiatan pencanangan turut dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, The World Peace Organization, Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI, Pemerintah Kota Jakarta Selatan, jajaran KemenHAM RI, hingga Gugus Tugas Kampung REDAM Kelurahan Manggarai.
Penetapan Manggarai sebagai Kampung REDAM pertama mendapat apresiasi luas mengingat wilayah tersebut dikenal rawan konflik sosial.
Kasubdit Bintibsos Ditbinmas Polda Metro Jaya, AKBP Sujanto, menyebut program ini sebagai momentum penting untuk menyatukan warga.
“Wilayah ini punya sejarah panjang konflik sosial. Kampung REDAM adalah langkah nyata menjaga Jakarta tetap aman,” katanya.
Dukungan Lembaga Internasional dan Pemkot Jaksel
Presiden The World Peace Organization, Dr. Bambang Herry Purnomo, juga memberi dukungan penuh terhadap program tersebut.
“Kampung REDAM adalah inovasi besar. Rekonsiliasi dan pembangunan harus berjalan bersama,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Jakarta Selatan, M. Anwar, menilai Kampung REDAM berpotensi menghentikan budaya tawuran dan konflik horizontal yang selama ini melekat pada kawasan Manggarai.
“Jakarta adalah barometer nasional. Stabilitas sosial harus dijaga bersama,” tegasnya.
Pesan Menteri HAM: Rekonsiliasi Harus Sistematis
Dalam keynote speech, Menteri HAM Natalius Pigai menekankan bahwa Indonesia sebagai bangsa majemuk memerlukan pendekatan rekonsiliasi yang sistematis dan berbasis HAM.
“Kampung REDAM menempatkan masyarakat sebagai aktor utama pencegahan konflik. Konflik lahir dari jurang antara harapan dan kenyataan. Tugas kita menjembatani itu,” tegasnya.
Acara ditutup dengan pembunyian Gong Genta Perdamaian Dunia sebagai tanda dimulainya gerakan rekonsiliasi berbasis komunitas. Lurah Manggarai kemudian menerima piagam sebagai pengelolah REDAM pertama di Indonesia.
USMAN. A
