MAROS – Kejaksaan Negeri (Kejari) Maros menghentikan sementara penyelidikan dugaan penyimpangan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Maros setelah sejumlah pengurus cabang olahraga (cabor) mengembalikan dana yang diterima secara tidak semestinya. Total dana yang telah dikembalikan ke kas daerah mencapai Rp130 juta, sesuai hasil audit Inspektorat Kabupaten Maros.
Dugaan penyimpangan tersebut berasal dari alokasi dana hibah sebesar Rp2 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2024.
Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Maros, Sulfikar, menjelaskan bahwa keputusan penghentian sementara penyelidikan mempertimbangkan hasil audit Inspektorat yang menunjukkan perbedaan angka kerugian dibandingkan dengan temuan awal kejaksaan.
“Awalnya, hasil pemeriksaan kami memperkirakan potensi kerugian sekitar Rp140 juta. Namun setelah diaudit Inspektorat, jumlah kerugian yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp130 juta, dan dana tersebut telah dikembalikan ke kas daerah,” ujar Sulfikar kepada wartawan, Rabu (23/7/2025).
Menurutnya, pengembalian dana dilakukan oleh sejumlah pengurus cabor yang menerima hibah secara tidak tepat. Bahkan, dalam beberapa kasus, tanggung jawab pengembalian ditanggung langsung oleh ketua berinisial MM dan bendahara KONI berinisial S.
Sulfikar menambahkan, penghentian penyelidikan merujuk pada nota kesepahaman (MoU) antara Kejaksaan Agung RI dan Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani pada 17 Januari 2023. MoU tersebut mengatur koordinasi antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan laporan atau pengaduan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Pimpinan mempertimbangkan bahwa pengembalian kerugian negara telah dilakukan, sementara biaya penanganan perkara bisa jauh lebih besar dari nilai kerugian yang ditemukan. Dalam kesepakatan itu juga ditegaskan bahwa jika ada laporan dugaan korupsi pengelolaan keuangan daerah, maka audit harus dilakukan terlebih dahulu oleh APIP. Bila dalam proses audit pihak terlapor mengembalikan kerugian, maka proses hukum dapat dihentikan,” jelasnya.
Kendati demikian, ia menegaskan bahwa penghentian ini bersifat sementara. Jika di kemudian hari ditemukan bukti baru yang signifikan, Kejari Maros siap membuka kembali proses penyelidikan.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Maros, H. Takdir, melalui Irbansus menyampaikan bahwa hasil audit telah diserahkan ke kejaksaan beberapa hari lalu. “Sebagian besar temuan telah ditindaklanjuti dengan pengembalian dana oleh pihak-pihak terkait,” ujarnya.
Laporan awal atas dugaan penyimpangan dana hibah ini berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pekan21. Sekretaris Jenderal Pekan21, Amir Kadir, menegaskan bahwa pihaknya hanya menjalankan fungsi kontrol sosial.
“Tugas kami adalah melaporkan. Soal proses hukum merupakan kewenangan aparat penegak hukum. Pengembalian kerugian keuangan daerah juga merupakan bagian dari proses penegakan hukum,” kata Amir.
Dengan demikian, untuk saat ini, laporan dugaan korupsi dana hibah KONI Maros dinyatakan telah diselesaikan secara administratif. Namun pintu untuk proses hukum lanjutan tetap terbuka apabila ditemukan bukti baru.
JUMADI
