MAROS, — Pemerintah Kabupaten Maros mengalokasikan anggaran sekitar Rp600 juta untuk penanganan bencana kekeringan dan kebakaran yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Maros.
Anggaran tersebut salah satunya digunakan untuk mendukung operasional armada tangki dalam mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan.
Dari alokasi tersebut, Pemkab Maros menyiapkan distribusi sekitar 3.000 tangki air bersih, dengan kapasitas masing-masing tangki mencapai 5.000 liter.
Jika seluruh kuota distribusi terealisasi, maka volume air yang disalurkan kepada masyarakat mencapai sekitar 15 juta liter air bersih.Angka tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap air bersih di tengah musim kemarau yang melanda sejumlah wilayah, khususnya kawasan pesisir Maros.
Distribusi air bersih dilakukan sebagai langkah tanggap darurat untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi ketika sumber air warga mulai mengering.
Namun, di tengah besarnya anggaran dan volume distribusi tersebut, persoalan mendasar tetap muncul.
Apakah distribusi 3.000 tangki air cukup untuk menghadapi kekeringan yang berlangsung berulang setiap tahun?
Sebab, jika setiap musim kemarau masyarakat kembali harus menunggu armada tangki untuk mendapatkan air bersih, maka pemerintah perlu memikirkan solusi yang lebih permanen.
Rp600 juta memang dapat menjadi penyelamat dalam situasi darurat. Tetapi anggaran tersebut juga semestinya menjadi momentum untuk memperkuat mitigasi kekeringan, seperti pembangunan embung, sumur bor, jaringan perpipaan, tempat penampungan air dan infrastruktur sumber air lainnya.
Dengan kapasitas 5.000 liter per tangki, sebanyak 3.000 kali distribusi setara dengan 15 juta liter air. Pertanyaannya kemudian bukan hanya berapa banyak air yang telah dibagikan, tetapi berapa banyak warga yang benar-benar terlayani dan berapa lama kebutuhan mereka dapat dipenuhi?
Pemerintah juga perlu membuka data secara transparan mengenai titik distribusi, jumlah penerima manfaat, jumlah perjalanan armada, biaya operasional per tangki serta realisasi penggunaan anggaran Rp600 juta.
Sebab dalam penanganan bencana, yang harus dihitung bukan hanya uang yang dibelanjakan dan jumlah tangki yang dikirim, tetapi seberapa jauh masyarakat terbebas dari krisis.
JUM
