Oleh: AbuAl-Faqir
Di tengah kegaduhan demokrasi elektoral yang kerap melahirkan pemimpin populis tanpa kedalaman visi, kepemimpinan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman justru tampil sebagai anomali yang menyejukkan sekaligus menantang. Ia memimpin tidak dengan retorika berlebihan, tidak pula dengan drama pencitraan, melainkan melalui kerja sunyi yang terukur, tegas, dan berbasis merit. Dalam konteks Indonesia yang masih bergulat dengan warisan patronase, politik balas budi, dan oligarki lokal, gaya kepemimpinan Andi Sudirman menjadi penanda penting bahwa demokrasi tidak harus berakhir pada kompromi nilai dan profesionalisme.
Meritokrasi dalam kepemimpinannya bukan jargon kosong. Ia diterjemahkan secara nyata dalam penempatan pejabat, pengambilan keputusan, hingga arah kebijakan pembangunan. Di Sulawesi Selatan, pesan yang ingin ditegaskan sederhana namun radikal: jabatan bukan hadiah politik, bukan pula hak istimewa karena kedekatan personal, melainkan amanah yang hanya layak diemban oleh mereka yang kompeten, berintegritas, dan siap bekerja. Prinsip ini tentu tidak selalu populer, bahkan sering kali menimbulkan resistensi dari kelompok-kelompok yang terbiasa hidup nyaman dalam zona patron-klien. Namun di situlah letak ketegasan kepemimpinan Andi Sudirman ia memilih risiko politik demi menjaga rasionalitas birokrasi.
Di saat banyak kepala daerah terjebak dalam kompromi pragmatis demi stabilitas semu, Andi Sudirman justru menampilkan wajah lain demokrasi: demokrasi yang berani bersikap, demokrasi yang tidak tunduk pada tekanan kelompok, dan demokrasi yang menempatkan kepentingan publik di atas kalkulasi elektoral jangka pendek. Ia memahami bahwa demokrasi bukan sekadar soal menang pemilu, melainkan soal bagaimana kekuasaan digunakan secara bertanggung jawab setelah mandat rakyat diberikan.
Namun kepemimpinan Andi Sudirman tidak berhenti pada aspek teknokratis dan meritokratis semata. Ada dimensi lain yang membuatnya relevan dan kontekstual dengan kultur Sulawesi Selatan: religiusitas yang membumi. Religiusitas ini tidak hadir dalam bentuk simbolik yang berisik atau politisasi identitas, melainkan sebagai fondasi etika dalam bertindak. Dalam banyak kesempatan, Andi Sudirman menegaskan bahwa kekuasaan adalah amanah, dan amanah menuntut pertanggungjawaban, bukan hanya kepada rakyat tetapi juga kepada Tuhan. Prinsip ini membentuk watak kepemimpinannya yang cenderung berhati-hati, tidak gegabah, dan menjauhi praktik-praktik yang berpotensi mencederai moral publik.
Religiusitas semacam ini justru menjadi penyeimbang penting bagi meritokrasi. Tanpa etika, meritokrasi bisa berubah menjadi teknokrasi dingin yang abai pada nilai kemanusiaan. Sebaliknya, tanpa kompetensi, religiusitas mudah tergelincir menjadi moralisme kosong. Andi Sudirman berhasil memadukan keduanya dalam praktik pemerintahan yang relatif konsisten: bekerja berdasarkan data dan kinerja, namun tetap berpijak pada nilai-nilai moral dan keadilan sosial.
Dalam konteks pembangunan Sulawesi Selatan, kepemimpinan ini tampak pada keberpihakan terhadap infrastruktur strategis, pelayanan publik, dan penguatan ekonomi daerah. Pembangunan tidak dilihat sebagai proyek mercusuar untuk memoles citra, melainkan sebagai instrumen untuk membuka akses, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan daya saing daerah. Pendekatan ini menuntut disiplin anggaran, ketegasan terhadap penyimpangan, serta keberanian memutus mata rantai kepentingan yang tidak produktif. Sekali lagi, ini bukan pilihan mudah dalam lanskap politik lokal yang sarat kompromi.
Yang menarik, Andi Sudirman tidak memposisikan diri sebagai figur yang haus pujian. Kepemimpinannya cenderung low profile, bahkan sering kali terkesan dingin. Namun justru di situlah kekuatannya. Ia membiarkan kerja berbicara, membiarkan hasil menjadi argumen paling sahih. Dalam iklim politik yang sering kali memuja kebisingan, sikap ini menjadi kritik diam-diam terhadap budaya politik yang terlalu sibuk membangun narasi, tetapi miskin eksekusi.
Tentu, kepemimpinan Andi Sudirman bukan tanpa kritik. Dalam sistem demokrasi yang sehat, kritik adalah keniscayaan. Namun yang patut dicatat, kritik terhadapnya lebih sering berkisar pada gaya komunikasi dan ketegasan sikap, bukan pada integritas atau arah kebijakan. Ini menunjukkan satu hal penting: fondasi kepemimpinannya relatif kokoh. Ia boleh tidak menyenangkan semua pihak, tetapi ia konsisten pada prinsip yang diyakininya benar.
Di tingkat yang lebih luas, kepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman menawarkan pelajaran penting bagi demokrasi Indonesia. Bahwa meritokrasi dan religiusitas bukanlah dua kutub yang saling meniadakan, melainkan dua pilar yang justru saling menguatkan jika dikelola dengan benar. Bahwa demokrasi tidak harus lunak dan permisif terhadap ketidakberesan, melainkan bisa tegas tanpa kehilangan legitimasi. Dan bahwa pemimpin daerah bisa menjadi negarawan dalam lingkupnya sendiri, jika berani menempatkan nilai di atas kepentingan sempit.
Sulawesi Selatan, dengan segala kompleksitas sosial, budaya, dan politiknya, membutuhkan kepemimpinan semacam ini: kepemimpinan yang tidak sekadar pandai membaca peta kekuasaan, tetapi juga mampu membangun arah. Dalam diri Andi Sudirman Sulaiman, meritokrasi menemukan wadah praksisnya, dan religiusitas menemukan relevansi sosialnya. Ia tidak menawarkan utopia, tetapi menghadirkan kemungkinan: bahwa pemerintahan yang bersih, tegas, dan bernilai bukanlah mimpi kosong, melainkan pilihan yang bisa diperjuangkan.
Di era demokrasi yang sering kali melelahkan dan penuh paradoks, kepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman berdiri sebagai pengingat bahwa kualitas pemimpin tetap menentukan kualitas demokrasi itu sendiri. Dan selama prinsip merit, etika, dan amanah terus dijaga, Sulawesi Selatan memiliki alasan kuat untuk optimistis menatap masa depan.
