JAKARTA, — Pemerintah Kabupaten Maros kembali mengukir prestasi di kancah nasional dengan menerima Penghargaan Khusus dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Ekologis (KMS-PE). Penghargaan ini diberikan dalam ajang Konferensi Nasional Pendanaan Ekologis VI yang digelar di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat pada 5–7 Agustus 2025.
Kabupaten Maros dinobatkan sebagai salah satu pemerintah daerah yang berhasil menerapkan skema Ecological Fiscal Transfer (EFT) Responsif Gender secara inovatif dan berkelanjutan. Penghargaan ini menjadi bagian dari EFT Award 2025, yang ditujukan bagi daerah-daerah dengan praktik tata kelola fiskal lingkungan yang adil, efisien, dan berdampak nyata.
Sertifikat penghargaan diserahkan langsung oleh Rabin Ibnu Zeanal, Direktur PINUS, dan Fitria Muslim, Direktur Eksekutif PATTIRO, atas nama seluruh anggota KMS-PE.
Mengusung tema “Menapak Paradigma Baru: Inovasi dan Integritas untuk Pendanaan Hijau yang Transformatif”, Konferensi Nasional Pendanaan Ekologis VI menjadi ajang konsolidasi lintas sektor. Kegiatan ini mempertemukan aktor masyarakat sipil, pemerintah daerah, akademisi, serta mitra pembangunan seperti The Asia Foundation, guna memperkuat ekosistem pendanaan hijau di Indonesia.
Konferensi juga menjadi wadah diskusi mengenai tantangan perubahan iklim global yang semakin serius, termasuk naiknya permukaan laut, kekeringan, abrasi, serta gangguan musim tanam. Di tengah keterbatasan fiskal, pendekatan ekologis yang responsif gender dianggap krusial untuk membangun daya tahan masyarakat, memperkuat peran perempuan dalam perencanaan anggaran, serta menjamin keadilan ekologis yang menyeluruh.
KMS-PE menilai Maros telah sukses mengintegrasikan pendekatan gender responsive budgeting ke dalam skema fiskal ekologisnya. Pendekatan ini sejalan dengan upaya nasional yang mendorong integrasi pendanaan hijau dalam Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), hingga skema blended finance.
“Maros menunjukkan bahwa pendekatan fiskal berbasis ekologi dapat diselaraskan dengan nilai keadilan gender dan partisipasi publik. Ini bukti bahwa inovasi daerah bisa berdampak nasional,” ujar Fitria Muslim saat penyerahan penghargaan.
Usai menerima penghargaan, Wakil Bupati Maros Muetazim Mansyur, menyampaikan terima kasih atas pengakuan tersebut. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini akan menjadi pemacu semangat dalam memperluas program-program berbasis lingkungan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Konferensi juga menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, termasuk pembentukan Kaukus Pimpinan Daerah untuk Pendanaan Hijau Daerah (KPHD), peluncuran platform digital EFTIndonesia.org sebagai pusat pengetahuan publik, serta penyusunan Roadmap Advokasi KMS-PE pasca konferensi.
JUM
