JAKARTA— Rencana pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP) dengan anggaran Rp 1,6 miliar per unit menuai kritik dari pengurus koperasi di tingkat kelurahan. Anggaran tersebut sebelumnya disampaikan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR pada 18 November 2025.
Dalam rapat tersebut, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa, menilai angka Rp 1,6 miliar sebagai “biaya yang sangat rasional” dan berlaku secara nasional. Perhitungan itu setara dengan biaya konstruksi Rp 2,9 juta per meter persegi. Ia juga menjelaskan bahwa jika menggunakan indeks konstruksi daerah, kebutuhan anggaran nasional bahkan dapat mencapai Rp 600 triliun, mengingat variasi biaya pembangunan di seluruh Indonesia.
Namun, Ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Duren Tiga, Marwan Aziz, menilai pendekatan tersebut belum tepat untuk tahap awal pembentukan koperasi. Ia menekankan bahwa pembangunan fisik seharusnya dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan usaha.
“Mestinya bertahap menyesuaikan perkembangan usaha koperasi. Jangan terlalu banyak anggaran dipakai untuk pembangunan kantor,” ujar Marwan di Jakarta Selatan, Kamis (27/11/2025).
Menurut Marwan, prioritas utama koperasi adalah penguatan modal usaha agar roda bisnis dapat berjalan. Ia mengingatkan bahwa fokus berlebihan pada pembangunan fisik justru berpotensi menimbulkan beban finansial terhadap pengurus dan anggota koperasi.
“Kalau terlalu banyak di pembangunan kantor atau gerai, itu menjadi beban utang bagi pengurus KMP. Yang utama harus diperkuat adalah modal usaha,” tegasnya.
Marwan, yang juga mahasiswa Pascasarjana Program Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional (UNAS) Jakarta, menjelaskan bahwa pengembangan koperasi seharusnya diarahkan pada keberlanjutan bisnis, penguatan ekosistem usaha, serta peningkatan kesejahteraan anggota.
Fokus Pengembangan: Modal, SDM, dan Ekosistem Usaha
Dalam pandangan Marwan, Koperasi Merah Putih pada tahap awal lebih membutuhkan dukungan berupa:
-
Penguatan permodalan
-
Pelatihan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia
-
Pembentukan jaringan pemasok dan fasilitas usaha
-
Digitalisasi layanan koperasi
-
Pendampingan operasional
“Pembangunan fisik dapat dilakukan bertahap sesuai kebutuhan dan perkembangan usaha koperasi di lapangan,” jelas Marwan, yang juga Founder Kabar.id dan Kabar Koperasi.
Ia menambahkan bahwa perdebatan terkait besaran biaya pembangunan gerai KMP seharusnya menjadi bahan evaluasi pemerintah agar pembiayaan tidak membebani koperasi di tingkat desa dan kelurahan.
“Yang kita harapkan adalah penguatan fondasi ekonomi masyarakat, bukan penambahan beban pembiayaan,” tandas Marwan, mantan peneliti LP3ES Jakarta.
SYUKRI
