• Box Redaksi
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy
Metro Sulsel
  • Home
  • Berita Lokal
  • Kriminal
  • Politik
  • Nasional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Sorotan
  • Kebudayaan
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Lokal
  • Kriminal
  • Politik
  • Nasional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Sorotan
  • Kebudayaan
No Result
View All Result
Metro Sulsel
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Lokal
  • Kriminal
  • Politik
  • Nasional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Sorotan
  • Kebudayaan
Home Daerah

Rampas Lahan Terlantar, Negara Mulai Bersih-bersih Mafia Tanah

jum007 by jum007
1 Agustus 2025
in Daerah
Rampas Lahan Terlantar, Negara Mulai Bersih-bersih Mafia Tanah

MAKASSAR — Pemerintah pusat mulai menunjukkan taringnya. Tanah-tanah berstatus HGU dan HGB yang dibiarkan mangkrak oleh korporasi besar kini mulai diambil alih negara. Langkah ini dinilai Yayasan Peduli Hukum dan Lingkungan Hidup (YPHLH) sebagai langkah strategis dan berani dalam membersihkan praktik penguasaan lahan tanpa etika dan tanpa manfaat sosial.

Sekretaris Jenderal YPHLH, Hamzah, menyebut praktik pembiaran lahan HGU dan HGB yang tidak produktif selama ini menjadi akar dari ketimpangan agraria dan kerusakan lingkungan yang dibiarkan.

“Negara selama ini kalah oleh mafia tanah yang berlindung di balik izin HGU dan HGB. Kini, satu per satu harus dicabut. Ini bukan perampasan—ini penertiban,” kata Hamzah, Jumat (1/8).

Baca Juga:  Pabrik Cor Beton Dikeluhkan, Pengelola Minta Maaf

Sejak era Orde Baru hingga kini, ribuan hektare lahan dikuasai oleh korporasi besar, namun tidak dimanfaatkan secara maksimal. Di saat yang sama, petani lokal dan masyarakat adat kehilangan akses terhadap tanah yang seharusnya bisa menopang hidup mereka.

Hamzah menyoroti fakta bahwa banyak HGU yang sudah habis masa berlakunya atau ditelantarkan bertahun-tahun, namun tetap dipertahankan pemiliknya lewat “permainan koordinasi” dan celah hukum.

Baca Juga:  Aktivis Desak Kapolres Maros Usut Dugaan Tambang Ilegal: Siapa Sosok H. Naik dan Rudi?

“Ini soal keadilan. Kalau negara terus membiarkan lahan terbengkalai itu, maka konflik horizontal akan terus terjadi,” ujarnya.

Dasar Hukum Sudah Kuat, Tinggal Kemauan Politik. Langkah pemerintah ini mengacu pada sejumlah aturan hukum yang sebenarnya sudah cukup jelas sejak lama. Di antaranya:

UU Pokok Agraria No. 5/1960, PP No. 20/2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014

Namun, menurut YPHLH, implementasi aturan tersebut selama ini setengah hati karena tersandera kepentingan elite dan pengusaha besar.

Baca Juga:  KPK Didemo, Ali Mazi Diminta Segera Diperiksa

Peringatan untuk Pemilik Izin Tidur, YPHLH mendorong agar kebijakan ini tidak berhenti di pusat. Pemerintah daerah diminta aktif mendata dan merekomendasikan pencabutan izin tanah yang tidak digunakan sesuai fungsinya. Mereka juga meminta agar masyarakat tidak takut melaporkan tanah-tanah terlantar yang menghambat pembangunan desa dan keseimbangan ekologis.

“Ini momentum bersih-bersih. Negara harus hadir, tidak hanya untuk investor, tapi untuk rakyat yang puluhan tahun hanya bisa berdiri di pinggir pagar kebun sawit,” tegas Hamzah.

JUM

Share10Tweet7SendShareSend

Related Posts

PABRIK ES DI KAWASAN PELELANGAN IKAN MAROS DISOROT, IZIN DAN KONTRIBUSI DIPERTANYAKAN
Daerah

PABRIK ES DI KAWASAN PELELANGAN IKAN MAROS DISOROT, IZIN DAN KONTRIBUSI DIPERTANYAKAN

6 November 2026
MBG LENS DILUNCURKAN, LIRA TEMUKAN KESENJANGAN LAYANAN MBG DI DAERAH TERTINGGAL
Daerah

MBG LENS DILUNCURKAN, LIRA TEMUKAN KESENJANGAN LAYANAN MBG DI DAERAH TERTINGGAL

2 Juni 2026
RP20 MILIAR KE POLISI, MAROS DIAM: HIBAH ATAU “MAIN AMAN”?
Daerah

RP20 MILIAR KE POLISI, MAROS DIAM: HIBAH ATAU “MAIN AMAN”?

15 April 2026
ABPEDNAS Maros Tegaskan Dukungan, Perkuat Sinergi di Muscab APDESI
Daerah

ABPEDNAS Maros Tegaskan Dukungan, Perkuat Sinergi di Muscab APDESI

13 April 2026
STAND UMKM MTQ SULSEL DI MAROS BERBAYAR, PANITIA TEGASKAN MURNI SWADAYA DAN BISA DIAUDIT
Daerah

STAND UMKM MTQ SULSEL DI MAROS BERBAYAR, PANITIA TEGASKAN MURNI SWADAYA DAN BISA DIAUDIT

12 April 2026
HANGATNYA RAMADAN DI CAMBA, IKA ALUMNI DAN KORAMIL BERBAGI TAKJIL UNTUK WARGA
Daerah

HANGATNYA RAMADAN DI CAMBA, IKA ALUMNI DAN KORAMIL BERBAGI TAKJIL UNTUK WARGA

19 Maret 2026
Load More
  • Trending
  • Comments
  • Latest
WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

6 Oktober 2025
MANTAN KETUA DAN BENDAHARA KONI MAROS DITAHAN, KASUS DANA HIBAH 2016 DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP500 JUTA

MANTAN KETUA DAN BENDAHARA KONI MAROS DITAHAN, KASUS DANA HIBAH 2016 DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP500 JUTA

24 Februari 2026
LAYANGAN PUTUS TELAN KORBAN LAGI, PENERTIBAN JALAN BARU DIPERTANYAKAN

LAYANGAN PUTUS TELAN KORBAN LAGI, PENERTIBAN JALAN BARU DIPERTANYAKAN

24 September 2025
SKANDAL BUSUK DI MAROS: NAMA “H” MENCULAT, SKKPR & SITE PLAN DIDUGA JADI LADANG PUNGLI

SKANDAL BUSUK DI MAROS: NAMA “H” MENCULAT, SKKPR & SITE PLAN DIDUGA JADI LADANG PUNGLI

24 Maret 2026
Audit Macet, Penegakan Hukum Terjebak di Kominfo Maros

Audit Macet, Penegakan Hukum Terjebak di Kominfo Maros

1
Program Makan Bergizi di Indonesia: Capaian, Tantangan, dan Harapan ke Depan

Program Makan Bergizi di Indonesia: Capaian, Tantangan, dan Harapan ke Depan

0
Bocor Usulan Mutasi Pejabat Pemkot Makassar, Nama-Nama Sudah Beredar di Grup WhatsApp

Bocor Usulan Mutasi Pejabat Pemkot Makassar, Nama-Nama Sudah Beredar di Grup WhatsApp

0
Pemerintah Cabut Izin Tambang di Raja Ampat: Langkah Penting Lindungi Ekosistem Dunia

Pemerintah Cabut Izin Tambang di Raja Ampat: Langkah Penting Lindungi Ekosistem Dunia

0
HMI MAROS DESAK PLN TRANSPARAN SOAL PEMADAMAN, ISWANTO: KAMI TERBUKA BERDIALOG

HMI MAROS DESAK PLN TRANSPARAN SOAL PEMADAMAN, ISWANTO: KAMI TERBUKA BERDIALOG

21 November 2026
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

GEJOLAK CORAWALIE : KUASA HUKUM TANTANG YPHLH, HAMZAH DESAK BUKA DOKUMEN IZIN PATENE 88

21 November 2026
12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

19 November 2026
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

18 November 2026

Popular Stories

  • WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

    WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

    9160 shares
    Share 3664 Tweet 2290
  • MANTAN KETUA DAN BENDAHARA KONI MAROS DITAHAN, KASUS DANA HIBAH 2016 DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP500 JUTA

    2247 shares
    Share 899 Tweet 562
  • LAYANGAN PUTUS TELAN KORBAN LAGI, PENERTIBAN JALAN BARU DIPERTANYAKAN

    2086 shares
    Share 834 Tweet 522
  • SKANDAL BUSUK DI MAROS: NAMA “H” MENCULAT, SKKPR & SITE PLAN DIDUGA JADI LADANG PUNGLI

    2041 shares
    Share 816 Tweet 510
  • Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pembakaran Perlengkapan Ibadah di Masjid Maros

    1696 shares
    Share 678 Tweet 424
HMI MAROS DESAK PLN TRANSPARAN SOAL PEMADAMAN, ISWANTO: KAMI TERBUKA BERDIALOG
Breaking News

HMI MAROS DESAK PLN TRANSPARAN SOAL PEMADAMAN, ISWANTO: KAMI TERBUKA BERDIALOG

by jum007
21 November 2026
0

MAROS -- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Butta Salewangang Maros mendorong PT PLN (Persero) lebih transparan terkait gangguan pasokan dan...

Read more
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

GEJOLAK CORAWALIE : KUASA HUKUM TANTANG YPHLH, HAMZAH DESAK BUKA DOKUMEN IZIN PATENE 88

21 November 2026
12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

19 November 2026
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

18 November 2026
KETUA MPR TERIMA SURAT PENGUNDURAN DIRI GIBRAN, PROSES PENGGANTIAN DIMULAI

KETUA MPR TERIMA SURAT PENGUNDURAN DIRI GIBRAN, PROSES PENGGANTIAN DIMULAI

12 November 2026
No Result
View All Result
  • Box Redaksi
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy

© 2025 metrosulsel.com Metrosulsel.com, referensi berita terpercaya dengan informasi aktual, tajam, dan mendalam untuk pembaca di Sulawesi Selatan dan Indonesia.