MAROS — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Butta Salewangang Maros mendorong PT PLN (Persero) lebih transparan terkait gangguan pasokan dan pemadaman listrik bergilir yang berdampak terhadap masyarakat, pelaku usaha, hingga pelayanan publik di Kabupaten Maros.
Dorongan tersebut disampaikan dalam audiensi HMI dengan pihak PLN sebagai bentuk kontrol sosial sekaligus upaya mendorong perbaikan kualitas pelayanan kelistrikan.
HMI menilai, persoalan pemadaman listrik tidak cukup disikapi dengan permohonan maaf. PLN perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai penyebab gangguan, wilayah terdampak, durasi pemadaman, hingga langkah konkret untuk memulihkan keandalan pasokan listrik.
Selain itu, HMI juga meminta kejelasan mengenai mekanisme kompensasi bagi pelanggan terdampak sesuai ketentuan yang berlaku. Menanggapi hal tersebut, Manager PLN Maros, Iswanto Hakim, menyampaikan bahwa pihaknya memahami gangguan pasokan listrik belakangan ini telah menimbulkan ketidaknyamanan dan berdampak terhadap aktivitas masyarakat, pelaku usaha, maupun pelayanan publik.
“Untuk itu, kami menyampaikan permohonan maaf atas kondisi yang dirasakan oleh masyarakat,” ujar Iswanto.
Ia menjelaskan, PLN terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga keandalan pasokan listrik. Langkah tersebut meliputi percepatan pemulihan dan optimalisasi pembangkit, penguatan sistem kelistrikan, serta pengaturan beban secara terukur dengan mempertimbangkan kondisi pasokan dan kebutuhan listrik masyarakat.
Terkait audiensi HMI, Iswanto menegaskan PLN menyambut baik dan terbuka terhadap ruang dialog bersama HMI Cabang Butta Salewangang Maros.
Menurutnya, audiensi tersebut merupakan bentuk kepedulian dan perhatian mahasiswa terhadap kondisi kelistrikan di Kabupaten Maros.
“PLN terbuka untuk berdialog dan memberikan penjelasan secara langsung terkait kondisi pasokan listrik, penyebab dan pola pengaturan beban, serta langkah-langkah yang sedang dilakukan untuk menjaga keandalan pasokan,” jelasnya.
Ia berharap melalui pertemuan tersebut dapat terbangun komunikasi yang konstruktif dan pemahaman bersama antara PLN dan mahasiswa.
Sementara itu, HMI menegaskan bahwa keterbukaan PLN diharapkan tidak berhenti pada forum audiensi, tetapi diwujudkan melalui komunikasi berkelanjutan, mekanisme pengaduan yang responsif, serta tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Bagi HMI, kontrol sosial bukan berarti menutup ruang komunikasi. Kami justru mendorong dialog dan kolaborasi yang konstruktif. Namun, kolaborasi harus dibangun di atas keterbukaan informasi, kejelasan tanggung jawab, dan komitmen nyata. Audiensi tidak boleh berhenti menjadi ruang diskusi tanpa tindak lanjut yang dapat dirasakan masyarakat,” tegas perwakilan HMI.
HMI Cabang Maros menyatakan akan terus mengawal persoalan kelistrikan, termasuk mendorong transparansi informasi, kepastian hak pelanggan terkait kompensasi, serta realisasi langkah perbaikan pelayanan.
Bagi HMI, keberhasilan audiensi bukan sekadar terlaksananya pertemuan, melainkan sejauh mana komitmen yang disampaikan PLN dapat diwujudkan menjadi perbaikan nyata yang dirasakan masyarakat.
Saat ini Sabtu 21/11 Kecamatan Simbang Mati Lampu, Siswanto, menyatakan permohonan maaf “kami informasikan sedang ada pemadaman emergency untuk wilayah Kecamatan Simbang, prangtinggia, Bantimurung, tana Didi, semanggi, sambueja, PDAM Bantimurung dan sekitarnya pekerjaan pembenahan Kawat Tegangan Menengah putus, estimasi pekerjaan 60 menit” ucap Siswanto
JUM



















