• Box Redaksi
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy
Metro Sulsel
  • Home
  • Berita Lokal
  • Kriminal
  • Politik
  • Nasional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Sorotan
  • Kebudayaan
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Lokal
  • Kriminal
  • Politik
  • Nasional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Sorotan
  • Kebudayaan
No Result
View All Result
Metro Sulsel
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Lokal
  • Kriminal
  • Politik
  • Nasional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Sorotan
  • Kebudayaan
Home Nasional

BUPATI PATI DAN EMPAT KADES DITETAPKAN TERSANGKA, KPK BONGKAR PEMERASAN JUAL BELI JABATAN DESA

Admin by Admin
20 Januari 2026
in Nasional
BUPATI PATI DAN EMPAT KADES DITETAPKAN TERSANGKA, KPK BONGKAR PEMERASAN JUAL BELI JABATAN DESA

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo bersama empat kepala desa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait jual beli jabatan formasi perangkat desa. Penetapan tersangka diumumkan KPK dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa malam (20/1/2026).

Direktur Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, perkara ini berawal dari rencana Pemerintah Kabupaten Pati membuka formasi perangkat desa pada Maret 2026. Formasi tersebut mencakup 406 desa di 21 kecamatan, dengan total 601 jabatan perangkat desa yang saat ini kosong.

Menurut Asep, dalam proses tersebut diduga terjadi praktik pemerasan yang melibatkan tim sukses dan orang-orang kepercayaan bupati. Modus yang digunakan adalah meminta sejumlah uang kepada para calon perangkat desa. Para kepala desa yang ditunjuk sebagai koordinator kecamatan atau dikenal sebagai “tim delapan” berperan sebagai pengumpul dana.

Baca Juga:  Sri Mulyani Terima Hak Pensiun dari Taspen Usai 17 Tahun Mengabdi Sebagai Menkeu

“Koordinator menginstruksikan tim delapan untuk menarik uang dari para calon perangkat desa dengan kisaran Rp165 juta hingga Rp225 juta per orang. Jika tidak membayar, formasi perangkat desa di wilayah tersebut tidak akan dibuka,” ungkap Asep.

KPK mencatat, hingga 11 Januari 2026, dana yang berhasil dikumpulkan tim delapan mencapai Rp2,6 miliar. Dana tersebut selanjutnya diduga akan diserahkan kepada Bupati Pati Sudewo.

Baca Juga:  PERINGATI HARI TANI NASIONAL GABUNGAN BURUH, MAHASISWA DAN TANI TURUN KE JALAN

Asep menambahkan, para tersangka bergerak setelah mendapat perintah langsung dari Bupati Sudewo kepada kepala desa yang ditunjuk agar meminta bayaran sekitar Rp200 juta kepada setiap pelamar yang ingin menduduki jabatan perangkat desa.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus ini, tim KPK mengamankan delapan orang dari Kabupaten Pati dan membawanya ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp2,6 miliar.

Baca Juga:  PRESIDEN RI MERANGKAP KETUA YAYASAN UNIVERSITAS KEBANGSAAN, PUBLIK PERTANYAKAN ETIKA JABATAN

“Uang tersebut diduga kuat berkaitan dengan praktik pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa,” tegas Asep Guntur.

KPK menyatakan proses penyidikan masih terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan adanya penetapan tersangka baru seiring pendalaman perkara.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan Sudewo sebagai salah satu pihak yang diamankan. Saat ini, Sudewo tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK, sebelumnya pernah diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada 2025.

SYUKRI

Share44Tweet27SendShareSend

Related Posts

TIGA TOKOH PRAMUKA SULSEL BAKAL TERIMA PENGHARGAAN KWARNAS
Nasional

TIGA TOKOH PRAMUKA SULSEL BAKAL TERIMA PENGHARGAAN KWARNAS

12 Agustus 2026
LOGIS 08 DESAK TATA KELOLA MBG DIPERKETAT
Nasional

LOGIS 08 DESAK TATA KELOLA MBG DIPERKETAT

25 Juli 2026
LOGIS 08 APRESIASI PRABOWO RESMIKAN LIMA BENDUNGAN
Nasional

LOGIS 08 APRESIASI PRABOWO RESMIKAN LIMA BENDUNGAN

10 Juli 2026
INVESTOR ASING TERANCAM, PT DUA KUDA INDONESIA DIGUGAT PAILIT JANGGAL
Nasional

INVESTOR ASING TERANCAM, PT DUA KUDA INDONESIA DIGUGAT PAILIT JANGGAL

2 April 2026
NASIB RIBUAN PEKERJA/BURUH DAN KELUARGANYA TERANCAM PHK MASSAL
Nasional

NASIB RIBUAN PEKERJA/BURUH DAN KELUARGANYA TERANCAM PHK MASSAL

1 April 2026
Diduga Bayar Puluhan Juta, Bandar Obat Keras Disebut Dibebaskan Oknum Polisi di Tangerang
Nasional

Diduga Bayar Puluhan Juta, Bandar Obat Keras Disebut Dibebaskan Oknum Polisi di Tangerang

16 Maret 2026
Load More
  • Trending
  • Comments
  • Latest
WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

6 Oktober 2025
MANTAN KETUA DAN BENDAHARA KONI MAROS DITAHAN, KASUS DANA HIBAH 2016 DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP500 JUTA

MANTAN KETUA DAN BENDAHARA KONI MAROS DITAHAN, KASUS DANA HIBAH 2016 DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP500 JUTA

24 Februari 2026
LAYANGAN PUTUS TELAN KORBAN LAGI, PENERTIBAN JALAN BARU DIPERTANYAKAN

LAYANGAN PUTUS TELAN KORBAN LAGI, PENERTIBAN JALAN BARU DIPERTANYAKAN

24 September 2025
SKANDAL BUSUK DI MAROS: NAMA “H” MENCULAT, SKKPR & SITE PLAN DIDUGA JADI LADANG PUNGLI

SKANDAL BUSUK DI MAROS: NAMA “H” MENCULAT, SKKPR & SITE PLAN DIDUGA JADI LADANG PUNGLI

24 Maret 2026
Audit Macet, Penegakan Hukum Terjebak di Kominfo Maros

Audit Macet, Penegakan Hukum Terjebak di Kominfo Maros

1
Program Makan Bergizi di Indonesia: Capaian, Tantangan, dan Harapan ke Depan

Program Makan Bergizi di Indonesia: Capaian, Tantangan, dan Harapan ke Depan

0
Bocor Usulan Mutasi Pejabat Pemkot Makassar, Nama-Nama Sudah Beredar di Grup WhatsApp

Bocor Usulan Mutasi Pejabat Pemkot Makassar, Nama-Nama Sudah Beredar di Grup WhatsApp

0
Pemerintah Cabut Izin Tambang di Raja Ampat: Langkah Penting Lindungi Ekosistem Dunia

Pemerintah Cabut Izin Tambang di Raja Ampat: Langkah Penting Lindungi Ekosistem Dunia

0
PRAMUKA PEDULI KWARCAB MAROS BERSAMA BPBD SALURKAN AIR BERSIH

PRAMUKA PEDULI KWARCAB MAROS BERSAMA BPBD SALURKAN AIR BERSIH

4 Oktober 2026
AMAN MAROS AJUKAN HAK JAWAB: MASYARAKAT ADAT ADA, SIAP DIVERIFIKASI

AMAN MAROS AJUKAN HAK JAWAB: MASYARAKAT ADAT ADA, SIAP DIVERIFIKASI

3 Oktober 2026
MUTASI KAPOLDA SULSEL, IRJEN DJUHANDHANI DIGANTI IRJEN AWAL CHAIRUDDIN

MUTASI KAPOLDA SULSEL, IRJEN DJUHANDHANI DIGANTI IRJEN AWAL CHAIRUDDIN

3 Oktober 2026
RIWAYAT TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT: DARI PENGUASAAN ADAT HINGGA SISTEM PERTANAHAN NEGARA

RIWAYAT TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT: DARI PENGUASAAN ADAT HINGGA SISTEM PERTANAHAN NEGARA

3 Oktober 2026

Popular Stories

  • WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

    WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

    9141 shares
    Share 3656 Tweet 2285
  • MANTAN KETUA DAN BENDAHARA KONI MAROS DITAHAN, KASUS DANA HIBAH 2016 DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP500 JUTA

    2242 shares
    Share 897 Tweet 561
  • LAYANGAN PUTUS TELAN KORBAN LAGI, PENERTIBAN JALAN BARU DIPERTANYAKAN

    2078 shares
    Share 831 Tweet 520
  • SKANDAL BUSUK DI MAROS: NAMA “H” MENCULAT, SKKPR & SITE PLAN DIDUGA JADI LADANG PUNGLI

    2027 shares
    Share 811 Tweet 507
  • Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pembakaran Perlengkapan Ibadah di Masjid Maros

    1682 shares
    Share 673 Tweet 421
PRAMUKA PEDULI KWARCAB MAROS BERSAMA BPBD SALURKAN AIR BERSIH
Breaking News

PRAMUKA PEDULI KWARCAB MAROS BERSAMA BPBD SALURKAN AIR BERSIH

by jum007
4 Oktober 2026
0

MAROS -- Pramuka Peduli Kwartir Cabang (Kwarcab) Maros turut terlibat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Maros dalam aksi...

Read more
AMAN MAROS AJUKAN HAK JAWAB: MASYARAKAT ADAT ADA, SIAP DIVERIFIKASI

AMAN MAROS AJUKAN HAK JAWAB: MASYARAKAT ADAT ADA, SIAP DIVERIFIKASI

3 Oktober 2026
MUTASI KAPOLDA SULSEL, IRJEN DJUHANDHANI DIGANTI IRJEN AWAL CHAIRUDDIN

MUTASI KAPOLDA SULSEL, IRJEN DJUHANDHANI DIGANTI IRJEN AWAL CHAIRUDDIN

3 Oktober 2026
RIWAYAT TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT: DARI PENGUASAAN ADAT HINGGA SISTEM PERTANAHAN NEGARA

RIWAYAT TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT: DARI PENGUASAAN ADAT HINGGA SISTEM PERTANAHAN NEGARA

3 Oktober 2026
RANPERDA MASYARAKAT ADAT MAROS DIKEMBALIKAN KE EKSEKUTIF, FRAKSI PAN-PBB TEGAS TAK SETUJUI LANJUT PEMBAHASAN

RANPERDA MASYARAKAT ADAT MAROS DIKEMBALIKAN KE EKSEKUTIF, FRAKSI PAN-PBB TEGAS TAK SETUJUI LANJUT PEMBAHASAN

2 Oktober 2026
No Result
View All Result
  • Box Redaksi
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy

© 2025 metrosulsel.com Metrosulsel.com, referensi berita terpercaya dengan informasi aktual, tajam, dan mendalam untuk pembaca di Sulawesi Selatan dan Indonesia.