• Box Redaksi
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy
Metro Sulsel
  • Home
  • Berita Lokal
  • Kriminal
  • Politik
  • Nasional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Sorotan
  • Kebudayaan
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Lokal
  • Kriminal
  • Politik
  • Nasional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Sorotan
  • Kebudayaan
No Result
View All Result
Metro Sulsel
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Lokal
  • Kriminal
  • Politik
  • Nasional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Sorotan
  • Kebudayaan
Home Daerah

PMII RAYON ADAB DAN HUMANIORA TOLAK WACANA PILKADA MELALUI DPRD

Admin by Admin
31 Desember 2025
in Daerah
PMII RAYON ADAB DAN HUMANIORA TOLAK WACANA PILKADA MELALUI DPRD

MAKASSAR — Ketua Umum PMII Rayon Adab dan Humaniora Komisariat UIN Alauddin Makassar Cabang Kota Makassar, Adhe Syafutra, menyatakan penolakan tegas terhadap wacana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD. Menurutnya, gagasan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan rakyat karena berpotensi mencabut hak politik warga untuk memilih pemimpin daerah secara langsung.

Adhe menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi modern, hak memilih dan dipilih merupakan inti partisipasi politik rakyat yang tidak boleh direduksi atas dalih efisiensi atau kepentingan elite. Ia menyebut wacana tersebut sebagai bentuk kemunduran demokrasi.

“Pilkada melalui DPRD adalah pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat. Hak memilih pemimpin daerah secara langsung adalah hak politik yang tidak boleh ditarik kembali,” ujarnya.

Baca Juga:  Mafia TKA Kemnaker Dibongkar, 8 Pejabat Jadi Tersangka

Ia menilai bahwa wacana pengembalian mekanisme Pilkada ke DPRD juga mencederai kesepakatan konstitusional pasca-reformasi. Menurutnya, reformasi 1998 menjadi koreksi besar terhadap praktik politik elitis yang menempatkan rakyat hanya sebagai objek kekuasaan, sehingga membuka ruang partisipasi langsung merupakan capaian yang tidak boleh dipreteli.

Selain norma hukum tertulis, kata Adhe, demokrasi juga memiliki norma-norma yang bersifat non-formal, salah satunya bahwa hak politik yang telah diberikan kepada rakyat merupakan capaian historis yang tidak semestinya dirampas. Pembatasan hak tersebut, lanjutnya, berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem dan institusi demokrasi.

Baca Juga:  Prabowo Instruksikan Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu: “Negara Tak Boleh Takut pada Penguasa Hitam”

“Demokrasi yang sehat menuntut perluasan ruang partisipasi, bukan penyempitan. Mengurangi hak politik rakyat sama saja memperlemah legitimasi negara,” katanya.

PMII menilai bahwa wacana Pilkada melalui DPRD adalah langkah mundur yang dapat memperlemah akuntabilitas, mengurangi kontrol publik, serta menjauhkan rakyat dari proses pengambilan keputusan di tingkat daerah. Adhe menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh hanya berhenti pada aspek prosedural, tetapi harus tetap menjunjung substansi dengan menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Baca Juga:  Shadow Tactics: Blades of the Shogun Review

Ia menutup pernyataannya dengan menyerukan agar seluruh elemen masyarakat menjaga kualitas demokrasi dan menolak setiap upaya yang berpotensi mengembalikan praktik oligarkis dalam sistem politik nasional.

HAMZAN

Share43Tweet27SendShareSend

Related Posts

PABRIK ES DI KAWASAN PELELANGAN IKAN MAROS DISOROT, IZIN DAN KONTRIBUSI DIPERTANYAKAN
Daerah

PABRIK ES DI KAWASAN PELELANGAN IKAN MAROS DISOROT, IZIN DAN KONTRIBUSI DIPERTANYAKAN

6 November 2026
MBG LENS DILUNCURKAN, LIRA TEMUKAN KESENJANGAN LAYANAN MBG DI DAERAH TERTINGGAL
Daerah

MBG LENS DILUNCURKAN, LIRA TEMUKAN KESENJANGAN LAYANAN MBG DI DAERAH TERTINGGAL

2 Juni 2026
RP20 MILIAR KE POLISI, MAROS DIAM: HIBAH ATAU “MAIN AMAN”?
Daerah

RP20 MILIAR KE POLISI, MAROS DIAM: HIBAH ATAU “MAIN AMAN”?

15 April 2026
ABPEDNAS Maros Tegaskan Dukungan, Perkuat Sinergi di Muscab APDESI
Daerah

ABPEDNAS Maros Tegaskan Dukungan, Perkuat Sinergi di Muscab APDESI

13 April 2026
STAND UMKM MTQ SULSEL DI MAROS BERBAYAR, PANITIA TEGASKAN MURNI SWADAYA DAN BISA DIAUDIT
Daerah

STAND UMKM MTQ SULSEL DI MAROS BERBAYAR, PANITIA TEGASKAN MURNI SWADAYA DAN BISA DIAUDIT

12 April 2026
HANGATNYA RAMADAN DI CAMBA, IKA ALUMNI DAN KORAMIL BERBAGI TAKJIL UNTUK WARGA
Daerah

HANGATNYA RAMADAN DI CAMBA, IKA ALUMNI DAN KORAMIL BERBAGI TAKJIL UNTUK WARGA

19 Maret 2026
Load More
  • Trending
  • Comments
  • Latest
WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

6 Oktober 2025
MANTAN KETUA DAN BENDAHARA KONI MAROS DITAHAN, KASUS DANA HIBAH 2016 DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP500 JUTA

MANTAN KETUA DAN BENDAHARA KONI MAROS DITAHAN, KASUS DANA HIBAH 2016 DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP500 JUTA

24 Februari 2026
LAYANGAN PUTUS TELAN KORBAN LAGI, PENERTIBAN JALAN BARU DIPERTANYAKAN

LAYANGAN PUTUS TELAN KORBAN LAGI, PENERTIBAN JALAN BARU DIPERTANYAKAN

24 September 2025
SKANDAL BUSUK DI MAROS: NAMA “H” MENCULAT, SKKPR & SITE PLAN DIDUGA JADI LADANG PUNGLI

SKANDAL BUSUK DI MAROS: NAMA “H” MENCULAT, SKKPR & SITE PLAN DIDUGA JADI LADANG PUNGLI

24 Maret 2026
Audit Macet, Penegakan Hukum Terjebak di Kominfo Maros

Audit Macet, Penegakan Hukum Terjebak di Kominfo Maros

1
Program Makan Bergizi di Indonesia: Capaian, Tantangan, dan Harapan ke Depan

Program Makan Bergizi di Indonesia: Capaian, Tantangan, dan Harapan ke Depan

0
Bocor Usulan Mutasi Pejabat Pemkot Makassar, Nama-Nama Sudah Beredar di Grup WhatsApp

Bocor Usulan Mutasi Pejabat Pemkot Makassar, Nama-Nama Sudah Beredar di Grup WhatsApp

0
Pemerintah Cabut Izin Tambang di Raja Ampat: Langkah Penting Lindungi Ekosistem Dunia

Pemerintah Cabut Izin Tambang di Raja Ampat: Langkah Penting Lindungi Ekosistem Dunia

0
HMI MAROS DESAK PLN TRANSPARAN SOAL PEMADAMAN, ISWANTO: KAMI TERBUKA BERDIALOG

HMI MAROS DESAK PLN TRANSPARAN SOAL PEMADAMAN, ISWANTO: KAMI TERBUKA BERDIALOG

21 November 2026
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

GEJOLAK CORAWALIE : KUASA HUKUM TANTANG YPHLH, HAMZAH DESAK BUKA DOKUMEN IZIN PATENE 88

21 November 2026
12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

19 November 2026
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

18 November 2026

Popular Stories

  • WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

    WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

    9160 shares
    Share 3664 Tweet 2290
  • MANTAN KETUA DAN BENDAHARA KONI MAROS DITAHAN, KASUS DANA HIBAH 2016 DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP500 JUTA

    2247 shares
    Share 899 Tweet 562
  • LAYANGAN PUTUS TELAN KORBAN LAGI, PENERTIBAN JALAN BARU DIPERTANYAKAN

    2086 shares
    Share 834 Tweet 522
  • SKANDAL BUSUK DI MAROS: NAMA “H” MENCULAT, SKKPR & SITE PLAN DIDUGA JADI LADANG PUNGLI

    2041 shares
    Share 816 Tweet 510
  • Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pembakaran Perlengkapan Ibadah di Masjid Maros

    1696 shares
    Share 678 Tweet 424
HMI MAROS DESAK PLN TRANSPARAN SOAL PEMADAMAN, ISWANTO: KAMI TERBUKA BERDIALOG
Breaking News

HMI MAROS DESAK PLN TRANSPARAN SOAL PEMADAMAN, ISWANTO: KAMI TERBUKA BERDIALOG

by jum007
21 November 2026
0

MAROS -- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Butta Salewangang Maros mendorong PT PLN (Persero) lebih transparan terkait gangguan pasokan dan...

Read more
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

GEJOLAK CORAWALIE : KUASA HUKUM TANTANG YPHLH, HAMZAH DESAK BUKA DOKUMEN IZIN PATENE 88

21 November 2026
12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

19 November 2026
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

18 November 2026
KETUA MPR TERIMA SURAT PENGUNDURAN DIRI GIBRAN, PROSES PENGGANTIAN DIMULAI

KETUA MPR TERIMA SURAT PENGUNDURAN DIRI GIBRAN, PROSES PENGGANTIAN DIMULAI

12 November 2026
No Result
View All Result
  • Box Redaksi
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy

© 2025 metrosulsel.com Metrosulsel.com, referensi berita terpercaya dengan informasi aktual, tajam, dan mendalam untuk pembaca di Sulawesi Selatan dan Indonesia.