PALU – Anggota Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah, Rahmawati M. Nur, meminta pemerintah menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah insiden keracunan yang menimpa sejumlah siswa SMP Negeri 2 Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Rabu (24/9/2025).
“Kami mendesak agar program MBG dihentikan sementara sampai investigasi tuntas dilakukan. Keselamatan siswa jauh lebih penting daripada keberlanjutan program yang belum siap secara teknis,” ujarnya kepada wartawan.
Rahma menilai insiden keracunan tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program. “Kasus di SMPN 2 Taopa ini adalah bukti lemahnya kontrol kualitas penyediaan makanan dalam program MBG di Parigi Moutong,” tegasnya.
Ia mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rantai distribusi makanan, mulai dari dapur penyedia hingga proses distribusi ke sekolah. “Ini bukan kasus biasa. Pemerintah harus mengevaluasi total karena ada nyawa anak-anak yang dipertaruhkan,” katanya.
Ketua Fraksi PKB DPRD Sulteng itu juga mendorong pemerintah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) atas insiden tersebut, mengingat jumlah korban terus bertambah dan potensi penyebaran dampak keracunan masih belum teridentifikasi sepenuhnya.
“Ini sudah darurat kesehatan. Pemerintah harus segera menetapkan KLB agar seluruh sumber daya dapat digerakkan cepat dan terkoordinasi,” pungkas Rahma.
JUM
