JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan penilaian tajam tentang kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di periode kepemimpinannya yang kedua, terutama menyangkut kebijakan perdagangan sampai tindakan militer di Venezuela.
Dalam pernyataannya, Purbaya menyebut bahwa ketika Trump memulai perang tarif resiprokal pada April 2025, kebijakan tersebut tidak seperti yang digambarkan banyak pengamat sebagai langkah agresif yang sembrono. Menurut Purbaya, saat itu Trump sempat membuka ruang perundingan dengan negara-negara mitra dagang utamanya, meskipun awalnya kebijakan tarif tersebut sempat mengguncang pasar keuangan global.
CNBC Indonesia + 1
Purbaya juga mencatat setelah periode awal kebijakan tarif itu berjalan, kondisi pasar mulai stabil, tekanan kurs mereda, dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali mengalami penguatan—menandakan sentimen investor mulai pulih dari gejolak sebelumnya.
kumparan
Namun, kritik keras Purbaya tertuju pada langkah Trump yang kemudian mengeksekusi operasi militer di Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro baru-baru ini.
Reuters
Menurut berbagai laporan internasional, pada 3 Januari 2026, pasukan militer Amerika Serikat melakukan operasi skala besar yang disebut Operation Absolute Resolve di Caracas, Venezuela. Dalam operasi itu, Presiden Maduro dan istrinya dilaporkan ditangkap dan kemudian dibawa ke Amerika Serikat untuk menghadapi dakwaan, termasuk tuduhan terkait narkotika dan kejahatan lain.
Wikipedia
Langkah ini, lanjut Purbaya, memunculkan pertanyaan serius soal kedaulatan negara dan supremasi hukum internasional—terutama karena aksi militer yang dilakukan oleh satu negara terhadap kepala negara lain di luar wilayahnya dianggap kontroversial oleh banyak pakar hukum internasional.
Al Jazeera
Operasi itu sendiri telah memicu gelombang kritik dan reaksi global. Di dalam negeri Venezuela, korban jiwa dari serangan tersebut mencapai puluhan orang, termasuk personel militer dan sipil, sementara beberapa tentara AS juga dilaporkan terluka.
AP News
Secara politik, tindakan AS ini juga menuai tanggapan beragam di tingkat internasional. Beberapa negara mengecam langkah tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional, sementara di Amerika Serikat sendiri publik masih terbelah dalam menyikapi operasi itu.
Reuters
Purbaya mengatakan bahwa meski negara-negara berdaulat memiliki hak untuk menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan internasional, tindakan yang menggunakan kekuatan militer terhadap seorang kepala negara sah memberikan implikasi berat terhadap stabilitas global dan aturan hukum internasional.
“Kami menghormati upaya penegakan hukum, tetapi tindakan militer semacam ini perlu dipertimbangkan dalam kerangka hukum internasional yang kuat,”
wawancara resminya.
JUM
