MAROS — Persoalan sampah di Kabupaten Maros kian mengkhawatirkan dan seolah menjadi “pemandangan biasa” di berbagai sudut wilayah. Sampah terlihat berserakan di pinggir jalan, saluran air, hingga drainase, menandakan krisis pengelolaan lingkungan yang belum tertangani secara maksimal.
Kondisi paling memprihatinkan terjadi di wilayah pesisir. Di sejumlah titik, seperti aliran drainase dari Bendungan Batubassi yang hulunya berada di Desa Mattiro Tasi, Kecamatan Maros Baru, kiriman sampah hampir setiap hari mengalir tanpa henti. Sampah plastik dan limbah rumah tangga terbawa arus melewati wilayah perkotaan Turikale hingga ke hilir, mencemari lingkungan dan mengganggu ekosistem.
Fenomena serupa juga terjadi di Kecamatan Bontoa. Aliran irigasi yang bersumber dari Kecamatan Lau dan Bantimurung turut membawa sampah yang menumpuk di jalur persawahan hingga tambak warga. Kondisi ini tidak hanya merusak estetika lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat serta produktivitas sektor pertanian dan perikanan.
Sejumlah laporan lapangan menunjukkan bahwa persoalan ini telah berlangsung lama. Warga di berbagai titik, khususnya di wilayah hilir, terus mengeluhkan kiriman sampah dari hulu yang tidak terkendali. Dalam beberapa kegiatan pembersihan sungai, tonase sampah yang diangkut bahkan mencapai angka signifikan, menjadi bukti bahwa volume sampah sudah berada pada tahap darurat.
Di sisi lain, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi faktor krusial. Produksi sampah yang tinggi tidak sebanding dengan kapasitas pengangkutan dan pengolahan yang tersedia. Hal ini memperparah kondisi lingkungan, terutama di wilayah padat penduduk dan pesisir.
RAPAT KOORDINASI DAN LANGKAH KONKRET
Sebagai upaya penanganan, pada Jum’at pukul 09.38 WITA telah dilaksanakan rapat koordinasi yang bertempat di aula Kantor Kecamatan Turikale. Rapat ini melibatkan berbagai unsur terkait untuk merumuskan langkah strategis penanganan sampah di Kabupaten Maros.
Adapun hasil rapat koordinasi tersebut sebagai berikut:
Mengagendakan pemasangan rang/jaring penahan sampah pada Senin, 20 April 2026 pukul 10.00 WITA di titik jembatan perempatan Workshop DLH – Telkom, sebagai upaya menahan kiriman sampah dari hulu.
Menetapkan Desa Mattirotasi sebagai desa percontohan dalam pengolahan sampah berbasis masyarakat.
Mendorong kolaborasi lintas sektor, tidak hanya pemerintah, tetapi juga melibatkan OKP/organisasi yang peduli terhadap lingkungan.
Mengikutsertakan pihak CSR untuk berkontribusi dalam pengelolaan sampah dan limbah secara berkelanjutan.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Maros akan segera turun langsung ke Desa Mattirotasi guna menyusun strategi keberhasilan program desa percontohan tersebut.
Langkah ini dinilai sebagai titik awal yang positif, namun implementasinya di lapangan akan menjadi penentu keberhasilan. Tanpa pengawasan dan konsistensi, program yang dirancang berpotensi hanya menjadi wacana.
TANGGUNG JAWAB BERSAMA
Kondisi darurat sampah di Maros menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata tanggung jawab pemerintah. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya menjadi faktor utama yang harus segera dibenahi.
Pemerintah dituntut untuk menghadirkan solusi konkret melalui penyediaan sarana, peningkatan armada, serta sistem pengelolaan yang terintegrasi. Sementara itu, masyarakat harus mulai mengubah pola perilaku agar tidak terus menjadi penyumbang utama permasalahan.
Jika tidak ditangani secara serius dan kolaboratif, Maros berpotensi menghadapi dampak yang lebih luas, mulai dari banjir akibat saluran tersumbat, pencemaran lingkungan, hingga ancaman kesehatan.
Kini, Maros berada di persimpangan: antara terus tenggelam dalam krisis sampah, atau bangkit melalui kesadaran bersama dan tindakan nyata.
JM
